Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro mendukung kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sedianya akan dilaksanakan 4 Juli 2021 di 77 desa di Kabupaten Tangerang. Pernyataan itu disampaikan Wahyu saat mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda secara Virtual, Rabu (23/6/2021).
"Kami sarankan Pilkades ditunda sampai kegiatan vaksinasi massal dilaksanakan. Dengan vaksinasi massal dapat dilihat apakah setelah vaksin yang kedua apakah masih terjadi lonjakan kasus, setidaknya kita bisa meminimalisir dampak, karena jika dipaksakan kami khawatir akan terjadi klaster baru," kata Wahyu.
Wahyu menyampaikan, aparat keamanan memiliki pengalaman pengamanan Pilkades yakni saat Pilkades Pemilihan Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kata Wahyu, evaluasi dari pengamanan Pilkades PAW adalah saat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Namun kata Wahyu, tetap tidak dapat mencegah terjadinya kerumunan.
"Prokes sangat ketat, PPKM Mikro berjalan, 3 pilar berjalan, namun kerumunan masih tidak bisa kita hindari karena anggota hanya jaga di ring 1, sedangkan di jalan, di warung, di rumah-rumah tetap terjadi kerumunan," terang Wahyu.
Wahyu menyampaikan, pada prinsipnya Polresta Tangerang mendukung kebijakan Pemkab Tangerang. Meningkatnya kasus positif Covid-19, kata Wahyu, disikapi dengan ditingkatkankannya kegiatan Polresta Tangerang dan 3 pilar mengimbau masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
Wahyu pun berharap, kegiatan pencegahan yang sudah berjalan untuk terus dikuatkan dengan menggelorakan tertib 5M yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
"Kami Polresta Tangerang akan melaksanakan 4000 vaksinasi massal di tanggal 24 Juni 2021 dalam rangka Hari Bhayangkara, terima kasih kepada dinkes dan dokter puskesmas yang sudah berkenan mau bersama sama menyukseskan kegiatan vaksinasi massal ini," tukas Wahyu.
Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyebut, penundaan Pilkades setidaknya hingga 18 Juli 2021. Kebijakan itu, kata Zaki, berdasarkan data bahwa setiap kecamatan memiliki kasus Covid-19.
"Karena sebaran kasus ada di hampir lebih dari setengah kecamatan kabupaten Tangerang. Jangan sampai Pilkades jadi lonjakan dan ledakan baru kasus Covid-19," terang Zaki.
Pada rakor itu turut hadir Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Kajari Kabupaten Tangerang Bahrudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid, para Kepala SKPD, dan seluruh Camat, Para Direktur Rumah sakit dan Kepala Puskesmas secara online.
0 Komentar